MyBlog: Ekonomi Pembangunan : Pembangunan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dalam makalah ini kami akan membahas tentang Pembangunan Daerah mengenai:

B Tujuan

Untuk memberikan informasi tentang Pembangunan Daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah

Adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara local (daerah). Orientasi ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup untuk pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersarna-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangunan perekonomian daerah.

B. TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun ada beberapa teori yang secara parsial yang bisa membantu kita untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metoda dalam menganalisis perekonomian suatu daerah clan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Pengembangan metoda yang menganalisis perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya untuk mengumpulkan data tentang perekonomian daerah serta proses pertumbuhannya, yang kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

Namun di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit karena:

1. Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal. Dengan data yang sangat terbatas sangat sukar untuk menggunakan metoda yang telah dikembangkan dalam memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah.

2. Data yang tersedia umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.

3. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan, sebab perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh.

4. Bagi NSB, di samping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang ada yang terbatas itu pun banyak yang sulit untuk dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian suatu daerah.

a. Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi ini tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (regional) karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan 2 konsep pokok yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi(pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

b. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

c. Teori Lokasi

Pengertian teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun social.

Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu dalam kegiatan produksi dan distribusi barang.

d. Teori Tempat Sentral

Menurut teori ini, suatu lokasi pusat aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai central places dan untuk wilayah sekelilingnya dengan membentuk hierarki. Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman.

e. Teori Kausasi Kumulatif

Gunnar Myrdal dalam salah satu tulisannya, Economic Theory and Underdeveloped Regions (1957). Mengungkapkan sebuah konsep proses kausasi kumulatif. Dalam konsepnya tersebut , Mydral menjelaskan tentang sebab-sebab dari bertambah memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara.

Jika teori Neo Klasik berkeyakinan bahwa dalam jangka panjang, mekanisme pasar akan menciptakan suatu keseimbangan dalam pembangunan di daerah. Namun, Myrdal tidak sependapat dengan hal itu, dia berkeyakinan bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaam tingkat pembangunan di berbagai daerah.

f. Model Daya Tarik (Attraction)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.

C. PARADIGMA BARU TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pernbangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dari konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Pendekatan ini dapat disajikan pada Tabel 12.1 berikut ini:

Tabel 12,1

Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan, semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk
Basis pembangunan	Pengembangan sector ekonomi	Pengembangan lembaga ekonomi
Aset asset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada asset fisik	Keunggulan kompetitive didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan setiap sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggungjawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta-petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial-harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Setelah para ahli, terutama para ekonom, menyadari bahwa mekanisme pasar tak akan mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat terutama di NSB, mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah tetap diperlukan, apabila ingin mencapai proses pembangunan yanq lebih cepat Pentingnya campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akihat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pemakmuran daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. Tentu timbul pertanyaan: sampai sejauh mana campur tangan tersebut?

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan kalau hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Gagasanini timbul setelah melihat kenyataan bahwa, kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung untuk memperbesar dan bukannya memperkecil ketidak merataan antardaerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat dan daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah lainnya akan semakin ketinggalan. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dansituasi alamiah yang ada, letak georafis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi daerah akan mernpunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut khususnya migrasi tenaga kerja, biasanya bersifat selektif, akibatnya migrasiitu sendiri pun cenderung untuk menguntungkan daerah-daerah yang sedang mengalami ekspansi, ekonorni tersebut dan merugikan daerah-daerah lain.

Di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang/jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan rnasyarakat yang rendah Sernua perubahan untuk daerah-daerah yang dirugikan yang timbui karena adanya ekspansi ekonomi dad suatu daerah disebut backwash effectoleh Myrdal (1957).

Keuntungan bagi daerah--daerah di sekitar di mana ekspansi ekonomi terjadi; misalnya terjualnya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja baru, dan sebagainya. Pengaruh yang menguntungkan karena adanya ekspansi ekonomi suatu daerah ke daerah sekitarnya dinamakan spread effects.

Andaikata spread effect sini lebih besar dibandingkan dengan backwash effects tentu tidak menjadi masalah. Namun kenyataannya di daerah-daerah miskin, spread effectyang terjadi jauh lebih kecil daripada back wash effects yang dialami sehingga secara keseluruhan ekspansi ekonomi daerah kaya akan memperlambat pembangunan daerah miskin. Akibatnya tentu dapat diduga bahwa jurang kesejahteraan antara kedua daerah tersebut akan semakin melebar.

Sesuai dengan pendapat Myrdal di atas, Hirschman (1958) juga mengemukakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke daerah lain. Menurut Hirschman, daerah di suatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (trickling down effects).Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengkutuban (polarization effects).

Memperhatikan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kalau proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

Akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah miskirn adalah:

1. Daerah-daerah miskin tersebut akan mengalami kesulitan dalam membangun sektor industrinya dan dalam memperluas kesempatan kerja Penduduk akan berkembang lebih cepat, sehingga pendapatan per kapita penduduk akan sernakin rendah dan kemudian akan diikuti dengan semakin banyaknya pengangguran.

2. Daerah-daerah miskin tersebut akan sulit merubah struktur ekonominya yang tradisional, sehingga senantiasa akan bias ke arah pertanian. sedang untuk membangun sektar industry dihadapi banyak kesulitan, seperti kurangnya pengusaha yang kreatif clan kurangnya tenaga terampil.

3. Karena sempitnya kesempatan kerja di daerah miskin tersebut maka akan terjadi perpindahan tenaga kerja ke daerah maju, terutama tenaga kerja yang masih muda, yang berjiwa dinamis, clan yang mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga yang tetap tinggal di daerah miskin hanya tenaga kerja yang produktivitasnya rendah.

Di pihak lain, daerah-daerah maju pada mulanya memang akan menikmati banyak keuntungan dari ekspansi ekonominya, namun pada akhirnya akan mengalami kesulitan-kesulitan juga antara lain:

1. Karena daerah tersebut harus menampung penduduk dari daerah-daerah miskin, lama kelamaan daerah kaya tersebut akan menjadi terlalu padat (congesteo, yang memaksa pemerintah setempat untuk memperbesar pengeluaran untuk menciptakan sarana publik yang dibutuhkan masyarakat

2. Daerah-daerah ini akan menghadapi masalah-masalah sosial sebagai akibat dari perkembangannya, seperti masalah polusi, kerawanan keamanan, dan sebagainya.

Bagi negara secara keseluruhan, perbedaan tingkat perkembangan daerah akan mengakibatkan perbedaan tingkat kemakmuran dalam masyarakat. Keadaan seperti itu dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan antar daerah, yang tidak jarang akan mengarah pada ketidak stabilan politik bagi negara. Ketidak stabilan politik akan sangat merugikan terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijaksanaan tertentu yang dapat mendorong pembangunan daerah-daerah miskin.

Berkenaan campur tangan pemerintah (baca: perencanaan) untuk mendorong perkembangan daerah-daerah miskin sampai pada saat ini masih ada dua pendapat yang saling bertentangan, dalam arti ada yang setuju dan ada yang menentang. Alasan dari kelompok yang kurang setuju atau menolak campur tangan pemerintah terhadap pembangunan daerah adalah :

1. Kelompok ini masih tetap percaya bahwa mekanisme pasar akan mampu menciptakan perkembangan yang harmonis antar daerah

2. Campur tangan pemerintah justru akan mempengaruhi efisiensi ekonomi apabila ditinjau secara keruangan clan kewilayahan. Sebab dengan usaha membangun daerah terbelakang akan mengorbankan potensi pembangunan yang lebih besar yang justru banyak terdapat di daerah maju. Untuk membangun daerah terbelakang pemerintah harus membelanjakan uang yang jumlahnya cukup banyak untuk membiayai pembangunan prasarana di daerah Tindakan seperti itu merupakan penghamburan dana pembangunan dan sekaligus menghambat pembangunan, karena sebenarnya dengan dana tersebutdapat dilakukan pembangunan yang iebih baik jika dana itu digunakanuntuk membangun daerah-daerah yang sudah maju yang sudah didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang lebih baik dan lebih banyak sehingga dana yang ada tidak digunakan secara efisien dan optimal.

3. Tindakan seperti itu dianggap seperti "membantu yang gagal dan menghukum yang sukses" Artinya supaya pengusaha-pengusaha mau mendirikan usahanya di daerah terbelakang, pemerintah harus memberikan banyak bantuan dan fasilitas, mengingat daya tarik daerah yang masih rendah, tingkat keuntungan yang masih rendah dan harus membiayai pembangunan berbagai prasarana yang dibutuhkan. Dana yang dipakai tersebut sebetulnya akan dapat memberikan hasil yang lebih banyak, jika dana itu diberikan kepada daerah-daerah maju.

Di pihak lain kelompok yang setuju dengan campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah mengemukakan pendapat-pendapat yang rnendukung gagasan mereka, yakni:

1. Bila perekonomian dikendalikan oleh mekanisme pasar, akan timbul keadaan yang menghambat perkembangan ekonomi di daerah yangterbelakang dengan akibat, keseluruhan wilayah negara tidak berkembangsecara harmonis.

2. Dalam mekanisme pasar keputusan tentang lokasi kegiatan ekonomi lebih banyak didasarkan pada metode coba-coba (trial and error). Pengusaha tidak selalu mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya, sehingga tidak semua keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat dan efisien. Secara teoritis akhirnya akan dapat diambil keputusan yangtepat akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan kata lainmekanisme pasar belum tentu pada akhirnya menciptakan efisiensi yang yang optimal dalam menentukan kegiatan ekonomi.

3. Campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang baru berkembang, mengingat efisiensi kegiatan ekonomi rnasih rendah, sehingga kurang sanggup bersaing dengan daerah-daerah yang sudah maju. Namun sifatnya sementara, jika daerah tersebut sudah dapat berkembang clan bekerja secara efisien, diharapkan akan mengembangkan diri dengan baik tanpa bantuan dari pemerintah.

4. Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pembangunan daerah di masa yang akan datang. Proses pembangunan yang sedang berjalan di suatu daerah sebagai akibat adanya campur tangan pemerintah, akan mendorong pembangunan daerah sekitar. Dengan demikian mendorong adanya ekspansi kegiatan ekonomi pada berbagai daerah pada waktu yang bersamaan. Tindakan seperti itu di samping membantu pembangunan daerah yang terbelakang, sekaligus dapat menghindari permasalahan yang dihadapi oleh daerah-daerah yang sudah maju.

5. Mengingat tujuan pembangunan bukan hanya semata mata bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial politik. Jika kegiatan ekonomi hanya berpusat pada satu daerah, akan membawa masalah yang cukup rumit. Daerah yang bersangkutan akan mengalami kesesakan yang dapat menimbulkan banyak masalah, terutama masalah sosial. Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Permasalahan di atas akan dapat diatasi jika proses pembangunan tidak terpusat hanya pada satu daerah, melainkan tersebar ke seluruh daerah. Pembangunan daerah yang miskin dapat mengurangi kecepatan perkembangan di daerah-daerah maju, dengan akibat dapat mengurangi masalah-masalah sosial yang akan dihadapi di kemudian hari. Pernbangunan daerah di samping dapat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan daerah, di pihak lain karena penduduk tidak lari ke daerah-daerah lain, mereka dapat mengembangkan kebudayaan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulanbahwa campur tangan pemerintah (perencanaan) untuk pembangunan daerah-daerah mempunyai manfaat yang sangat tinggi, di samping mencegah jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Kalau masyarakat sudah tenteram, dapat membantu terciptanya kestabilan dalam masyarakat terutama kestabilan politik, padahal kestabilan dalam masyarakat merupakan syarat mutlak jika suatu negara hendak mengadakan pembangunan negara secara mantap.

a. Implikasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah:

1. perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

2. sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional.

3. perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah--misalnya, administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas-biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yangdapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

b. Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Blakely (1989) ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah seperti yang disajikan pada Bagan 12.2 berikut ini:

Tabel 12.2

Tahapan danTugas dalam Proses Perencanaan PembangunanDaerah

TAHAP	TUGAS
1	PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA · Penentuan basis ekonomi · Analisis struktur tenaga kerja · Evaluasi peluang dan kendala pembangunan
2	PEMILIHAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH · Penentuan tujuan dan kriteria · Penentuan kemungkinan tindakan · Penyusunan strategi
3	PEMILIHAN PROYEK PROYEK PEMBANGUNAN · Identifikasi proyek · Penilaian viabilitas proyek
4	PEMBUATAN RENCANA TINDAKAN · Prapenilaian hasil proyek · Pengembangan input proyek · Penentuan alternatif sumber pembiayaan · Identifikasi struktur proyek
5	PENENTUAN RINCIAN PROYEK · Pelaksanaan studi kelayakan secara rinci · Penyiapan rencana usaha (business plan) · Pengembangan, monitoring, dan pengevaluasian progam
6	PERSIAPAN PERENCANAAN SECARA KESELURUHAN DAN IMPLEMENTASI · Penyiapan skedul implementasi rencana proyek · Penyusunan progam pembangunan secara keseluruhan · Targeting dan marketing aset-aset masyarakat · Pemasaran kebutuhan keuangan

Sementara itu, Bendavid-Val (1991) menyajikan suatu model tahap-tahap perencanaan yang sedikit agak berbeda dengan skema di atas Seperti ditunjukkan pada Gambar 12.1 terdapat 3 hal yang menarik :

1. Pengumpulan dan analisis data bukan merupakan suatutahap dalam proses perencanaan secara keseliirrihan, tetapi secara terus menerus berfungsi mendukung dar rrenyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan.

2. Semua tahap riaiam proses perencanaan merupakan bagian dari siklus di mana tujuan-tujuan secara periodik ditinjau kembali, sasaran-sasaran dirumuskan kembali, dan seterusnya .

3. Suatu rencana yang sudah disosialisasikan bukanlah merupakan akhir dari suatu proses, tetapi sesuatu yang dihasilkan dari waktu ke waktu untuk kepentingan-kepentingan praktis

Sistem Informasi Perencanaan (Pengumpulan dan Analisis Data) seyogyanya mencakup 5 bidang utama:

1. Evaluasi siklus perencanaan sebelumnya.

2. Kinerja dari proyek-proyek pembangunan sebelumnya yang dilakukan di daerah tersebut dan daerah-daerah sejenis lainnya.

3. Penaksiran sumberdaya-sumberdaya pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas individual clan lembaga-lembaga yang dapat ditarik, clan sebagainya).

4. Karakteristik clan dinamika kondisi daerah, khusunya data perekonomian, infrastruktur, karakteristik fisik dan sosial, sumberdaya, dan institusi, dan sebagainya.

5. Keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah-daerah lainnya

c. Sumberdaya Perencanaan untuk Pembangunan Daerah

Hasil dari suatu pertumbuhan ekonomi pekerjaan yang mempunyai lebih banyak clan lebih baik (misalnya peningkatan kekayaan clan pendapatan, dan sebagainya) akan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, harus disadari bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses, suatu proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan(fisik / peraturan-peraturan / attitudinal) yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat, pemerintah daerah menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang utama.

· Lingkungan Fisik sebagai Sumberdaya Perencanaan

Pemerintah daerah biasanya memperhatikan masalah lingkungan fisik(infrastruktur fisik) yang tentu saja penting bagi dunia usaha dan industri. Sektor swasta biasanya memiliki keinginan-keinginan, baik yang bersifat khusus maupun umum dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk lingkungan fisik.

Kebutuhan khusus biasanya mencakup jasa angkutan khusus atau jasa pembuangan limbah. pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atau fasilitas khusus untuk memenuhi keinginan dunia usaha atau industry.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dari investasi sektor swasta adalah daya tarik (attraction) atau amenity dari suatu daerah atau suatu kota. Bentuk dari daya tarik atau amenity ini sering disebut kualitas hidup. Dunia industri atau bisnis menganggap “livability” sebagai suatu faktor lokasional yang penting dan pemerintah daerah merupakan “aktor” yang berperan dalam memperbaiki kualitas hidup di daerahnya.

Perumusan tujuan

Evaluasi

Pengumpulan dan analisis data

Perumusan sasaran

Identifikasi pilihan

Comparative Assesment

Implementasi perencanaan

implementasi

Publish plan

Gambar 12.1

Skema Perencanaan Model Ideal

· Lingkungan Regulasi sebagal Sumberdaya Perencanaan

Kita semua memahami bahwa insentif dan kebijakan-kebijakan keuangan merupakan input penting bagi proses pembangunan ekonomi. Banyak pemerintah daerah sekarang yang dengan sungguh mengkaji-ulang sistem regulasinya untuk menunjukkan bahwa "biaya untuk melakukan kegiatan usaha" di daerah mereka mencerminkan keinginan mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan kata lain, untuk menarik dan mengembangkan dunia usaha di daerahnya perlu penyederhanaan sistem regulasi. Misalnya, beberapa kota di negara maju belakangan ini telah menciptakan pusat pelayanan bisnis terpadu ("one stop").

· Lingkungan Attitudinal sebagai Sumberdaya Perencanaan

Keputusan yang diambil sektor swasta mengenai ekpansi investasi atau relokasi tidak hanya didasarkan pada data kasar. Dalam kenyataannya, keputusan akhir akan sangat dipengaruhi juga oleh semacam "feeling" atau “judgment" investor mengenai reaksi masyarakat daerah calon lokasi , investasi. Dunia usaha sering kali tidak akan memilih suatu daerah tertentu karena penduduknya dikenal, misalnya bersikap "anti bisnis".

d. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

Tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang tertarik dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran (role) yang akan dilakukan dalam proses pembangunan. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Dengan Perannya sebagai entrepreneur, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

1. Entrepreneur
Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis seperti BUMD yang harus dikelola lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

2. Koordinator
Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam perannya sebagian koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.

3. Fasilitator
Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang lebih baik.

4. Stimulator
Pemerintah daerah dapat menstumulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

e. Informasi yang Dibutuhkan dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

· Data Kependudukan

Data kependudukan yang diperlukan dalam perencanaan pernbangunan daerah adalah struktur penduduk (hierarchy of age grouping) yang dikaitkan dengan tingkat pengerjaan (employment), umur, pendapatan, dan distribusi penduduk menurut pekerjaan selama kurang lebih 10 tahun yang terakhir, dan rasio ketergantungan (burden of dependency ratio).

Tujuan analisis kependudukan ini adalah untuk menentukan karakteristik penduduk pada suatu daerah karena karakteristik penduduk tersebut berkaitan dengan vitalitas masyarakat dan untuk menaksir target penduduk untuk kegiatan ekonomi yag diinginkan.

· Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Data yang berkenan dengan kondisi pasar tenaga kerja antara lain: informasi tentang distribusi pengerjaan menurut jenis kelamin pada setiap industri, informasi tentang pengangguran clan setengah pengangguran setiap sektor industri paling selama 5 tahun terakhir. Pola pengerjaan dalam suatu masyarakat akan menunjukkan apakah sumberdaya manusia tersediaatau dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi clan berapa jumlah angkatan kerja yang membutuhkan bantuan.

· Karakteristik Ekonomi

Data ekonomi yang diperlukan antara lain: basis ekonomi suatu daerah, perubahannya, clan responsnya terhadap perubahan keadaan ekonomi baru; selain kondisi ekonomi masa lalu clan sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi vitalitas ekonomi juga perlu untuk dikaji. Pemahaman yang baik terhadap struktur ekonomi merupakan tahap yang esensial dalam merancang program pembangunan ekonomi jangka panjang.

· Kondisi Fisik/Lokasional

Data yang diperlukan untuk kondisi fisik ini meliputi kajian tentang kondisi clan bentuk fisik dari suatu daerah yang berhubungan dengan basis ekonominya, termasuk penilaian tentang sumberdaya fisikal (pertanian, pertambangan, dan sebagainya), ketersediaan lahan untuk kawasan industri, jaringan transportasi dan komunikasi, persediaan perumahan, dan juga aset yang dapat digunakan untuk daerah tujuan wisata. Pendokumentasian terhadap aset-aset lokasional dan "liabilities" membantu kita dalam mengidentifikasi keunggulan ekonomi daerah dan kelemahannya.

· Layanan Jasa bagi Masyarakat

Data tentang jasa-jasa pelayanan sosial, pendidikan, rekreasi, clan budaya yang tersedia bagi masyarakat juga diperlukan. Jasa-jasa pelayanan tersebut akan menambah daya tarik daerah sebagai tempat untuk hidup dan bekerja.

E. UKURAN-UKURAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETERKAITAN

Ukuran-ukuran keterkaitan ekonomi (economic linkage) pada dasarnya menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Berikut ini dijelaskan secara singkat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk untuk memperbandingkan perekonornian daerah.

· Analisis Shift Share

Analisis shift share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan mernbandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.

2. Pergeseran proporsional (proportional shift) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memberitahu kita apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.

3. Pergeseran diferensial (differential shift) membantu kita dalarn menenentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diierensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

Analisis shift share dapat disajikan sebagai berikut:

Perubahan employment pada industri daerah = pertumbuhan ekonomi + pergeseran proporsi + pergeseran diferensial

Keterangan:

Pertumbuhan ekonomi = pertumbuhan employment secara nasional

Pergeseran proposional = rasio pertumbuhan employment sector tertentu – rasio pertumbuhan employment nasional. Jika hasilnya positif berarti sektor tersebut tumbuh lebih cepat disbanding dengan perekonomian nasional, demikian pula sebaliknya.

Pergeseran diferensial = rasio pertumbuhan employment daerah – rasio pertumbuhan employment sektor tertentu. Jika hasilnya positif berarti daerah mempunyai daya saing yang kuat.

· Location Quotients

Location quotient' ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperluas analisis shift share. Teknik ini membantu kita untuk menentukan kapasitas ekspor perekonornian daerah dan derajat self-sufficiency suatu sektor.

Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

a. kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu senditi maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industry basic.

b. Kegiatan ekonomi atau industri yang rnelayani pasardi daerah tersebut, jenis ini dinamakan industry non basic atau industri lokal.

Dasar pemikiran teknik ini adalah teori economic base yang intinya adalah: karena industry basic menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industry basic, tetapi juga menaikkan permintaan akan industry non basic (lokal) . Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersang¬kutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan investasi yang didorong (induced) sebagai akibat dari kenaikan industry basic.

Oleh karena itu, industri basic-lah yang patut dikembangkan di suatu daerah. Tugas pertama yang harus kita lakukan adalah menggolongkan setiap industri apakah termasuk industry basic atau non basic. Untuk keperluan ini dipakai Location Quotient(LQ), yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional.

Kriteria penggolongan dapat bermacam-macam sesuai dengan keperluan Misalnya dapat dilihat dari aspek kesempatan kerja, maka ukuran dasar yang dipakai adaiat; jumlah tenaga kerja yang diserap Jika dilihat dari usaha menaikkan pendapatan daerah; maka ukuran dasar yang dipakai adalah besarnya kenaikan yang diciptakan di daerah. Misalkan pendapatan (nilai tambah) industritekstil daerah A sebesar Rp10 juta, sedangkan pendapatan total daerah tersebut sebesar Rp250 juta, maka industri tekstil tersebut mempunyai peranan relatif (relative importance) sebesar 10/250 x 100% = 4%. Jika pendapatan industri tekstil di seluruh negara sebesar Rp100 juta, sedangkan pendapatan total negara adalah Rp500 juta, maka peranan relatif industri tekstil adalah 100/5.000 x 100% = 2%.

Dari penjelasan di atas maka LQdapat juga dihitung dengan cara lain yaitu dengan membandingkan pendapatan yang berasal dari industritekstil di daerah dengan pendapatan dari seluruh industri tekstil yang ada dalam suatu negara yaitu 10 juta/100 juta x 100% = 10% kemudian dibagi dengan perbandingan pendapatan selnruhnya di daerah A dengan pendapatan total negara yaitu Rp250 jutalRp5.000 juta x 100% = 5%. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui berapa LQ industri tekstil di daerah A yaitu M/5 = 2. Rumus menghitung LQ adalah :

LQ = υt/Vt χ υt/Vt

V/Vt υt/Vt

υ : pendapatan dari industri di suatu daerah

υt : pendapatan total daerah tersebut

Vi : pendapatan dari industri sejenis secara regional nasional

Vt : pendapatan regional/nasional

Asumsi teknik ini adalah: pertama, semua penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional (pola pengeluaran secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja sama, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor.

Bagaimana menginterpretasikan angka LQ? Andaikata penduduk suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang dengan hasil industri sendiri, berarti peranan relatif industri yang bersangkutan dalam daerah adalah sama dengan peranan relatif industri sejenis dalam perekonomian nasional. Berarti juga bahwa LO di daerah industri A adalah 1(satu). KalauLQ lebih besar dari 1 (satu) berarti daerah tersebut dapat "mengekspor" hasil industri tekstil ke daerah lain. Misalkan LO 1,5 atau 3/2, artinya 1/3 hasil industri dapat "diekspor", sedang 2/3 dikonsumsi daerah yang bersangkutan.

Penggunaan LQ sangat sederhana, serta dapat dipakaiuntuk menganalisis tentang "ekspor-impor" (perdagangan) suatu daerah. Namun teknik ini mempunyai kelemahan, yaitu:

a. Selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adaiah berlainan baik antardaerah maupun dalam suatu daerah.

b. Tingkat konsumsi rata-rata untuk suatu jenis barang, untuk setiap daerah berbeda, artinya konsumsi rata-rata bahan pakaian daerah A lebih besar dari 1(satu) tetapi daerah A "mengimpor" bahan pakaian, sedang daerah B yang LQ industri bahan pakaian lebih kecil dari 1 (satu) namun dapat "mengekspor" bahan pakaian.

c. Bahan keperluan industri berbeda antardaerah. Artinya daerah A memakai benang tenun dari kapas, sedang daerah B febih banyak memakai bahan tenun sintetis. Walaupun industri pemintalan kapas daerah A mempunyai LQ lebih besar dari 1 (satu), daerah itu mungkin harus mengimpor bahan tenundari daerah B yang mungkin industri tekstil di daerah B mempunyai LO kurang dari 1(satu).

· Angka Pengganda Pendapatan

Angka penggganda pendapatan (k) adalah suatu perkiraan tentang potensi kenaikan pendapatan dari suatu kegiatan ekonomi yang baru di dalam masyarakat .

Cara menghitungnya adalah sebagai berikut :

K = _________1____________

1 – ( MPCI * PSY )

Keterangan:

MPCI = proporsi pendapatan "daerah" yang dibelanjakan di daerah

PSY = bagian dari pengeluaran "daerah " yang menghasilakan pendapatan bagi "daerah". Dengan kata lain, sebagian clan pengeluaran keluar dari daerahh tersebut karena mungkin kantor pusat dari perusahaan yang ada di daerah tersebut berada di tempat lain atau karena pola pengeluaran "daerah".

Contoh:

Penciptaan suatu usaha bnru akin dapat menirgkatkankegiatan ekonomi Misalkan kita menganggap bahwa MPCI aiialah 0,35 artinya 35 persen dari pendapatan "daerah" dibelanjakan di daerah tersebut. Kemudian PSY sebesar 0,45 artinya 45 persen dari pengeluaran "daerah" tetap merupakan pendapatan "daerah" tersebut Maka angka penaganda pendapatan (k) adalah sebagai berikut :

______1__________ = _______1________ = ____ _1______ = 1,18

1 – ( MPCI * PSY ) 1 – ( 0,35 * 0,45 ) 1 – 0,15

Artinya, peningkatan kegiatan ekonomi sebesar Rpl juta hanya memberikan kenaikan upah sebesar Rp180.000.

· Angka Pengganda Pengerjaan

Angka pengganda pengerjaan ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh suatu kegiatan ekonomi baru terhadap penciptaan jumlah pekerjaan.

Rumus untuk menghitung angka pengganda pengerjaan ini adalah sebagai berikut:

Angka Pengganda Pekerjaan = ____Pengerjaan Total_____

Pengerjaan Sektor Ekspor

Untuk menghitung angka pengganda ini, kita misalkan daerah Loh Jinawi menambah sebuah pabrik baru yang akan menciptakan lapangan kerja di sektor industri manufaktur. Kemudian perekonomian Loh Jinawi kita bagi menjadi 2 sektor dengan komposisi sebagai berikut:

Sektor LQ-1990 Employment 1990

Manufaktur 4 1500

Perdagangan 2 1832

Langkah berikutnya adalah menentukan porsi dari setiap sektor yang melayani pasar ekspor. Rumusnya : (1 -1/LQ)100

Hasilnya diperoleh bahwa tenaga kerja industri manufaktur yang rnelayani pasar ekspor adalah sebesar 75 persen. Ini berarti sebanyak 1125 pekerja di industri manufaktur melayani pasar ekspor.

Untuk sektor perdagangan, dengan rumus yanga sama, diperoleh bahwa tenaga kerja yang melayani ekspor sebanyak 50 persen (916 pekerja).

Akhirnya diperoleh jumlah tenaga kerja secara totalyang melayani pasar ekspor yakni sebanyak 2041 orang.

Kemudian dengan menggunakan rumus pengganda pengerjaan diperoleh:

Angka Pengganda Pengerjaan = _ 3332 = 1,63

2041

Artinya, untuk setiap 100 iapangan kerja di industri manufaktur, akan menciptakan 63 lapangan pekerjaan di luar industry manufaktur

· Analisis Input-Output

Input-output (I-0) adalah satu teknik pengukuran ekonomi daerah (regional). Teknik ini, yang dikenalkan oleh Vassily Leontief (1951), biasanya digunakan untuk melihat keterkaitan (linkages) antara industri dalam upaya untuk mernahami kompleksitas perekonomian serta kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Teknik ini sering juga dikenai sebagai analisis antar industri (inter industry analysis).

Pengunaan analisis I-O ini sering kali harus menggunakan komputer secara luas. Apa lagi jika derajat disagregat perekonomian daerah sangat kompleks (banyak). 1-0 mampu mengidentifikasi interaksi atau aliran (flow) rupiah antara berbagai segmen dalam perekonomian daerah. I-0 menunjukkan potret perekonomian suatu daerah yang menyajikan transaksi imbal-balik antara berbagai sektor dalam perekonomian Pada Tabel 12.3 disajikan sebuah matriks data sektoral yang rnenunjukkan aliran antar sektor secara hipotetis.

Transformasi matematis sederhana bisa dilakukan pada matriks aliran-aliran (lihat Tabel 12.3) untuk mendapat angka pengganda (multiplier) untuk setiap sektor. Dengan menggunakan angka-angka pengganda tersebut kita dapat rnemperkirakan output dari kesempatan kerja – pendapatan rumah tangga berdasarkan dengan beberapa asumsi

	SEKTOR PENGOLAHAN
OUTPUT	A B C D	PERMINTAAN AKHIR	TOTAL OUTPUT
INPUT SEKTOR A SEKTOR B SEKTOR C SEKTOR D	202 182 10 12 32 68 2 6 47 35 991 334 86 59 565 561	335 339 137 1762	741 467 2779 2033
INPUT PRIMER	374 123 1211 2100	3181	6989
TOTAL INPUT	741 467 2779 2033

Tabel 12.3

Tabel Transaksi Input-Output Hipotetis (dalam juta rupiah)

· Ratio Penduduk-Pengerjaan (RPP)

Salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui kemampuan setiap sektor dalam perekonomian dalam menangkap peluang kesempatan kerja adalah dengan cara menentukan proporsi lapangan kerja yang dihasilkan untuk penduduk suatu daerah per sektor. Analisis ini sering disebut dengan rasio penduduk pengerjaan (population employment ratio).

Rumus untuk menghitung rasio tersebut adalah sebagai berikut:

Ratio Penduduk – Pengerjaan = _Jumlah Penduduk Suatu Kota/Daerah_

Jumlah Pekerja Secara Sektoral

Contoh:

Jika penduduk daerah Loh Jinawi berjumlah = 400.000 orang dan yang bekerja di sektor industri manufaktur sebanyak 8.000 orang, sementara penduduk daerah Gemah Ripah 500.000 orang dan yang bekerja di sektorindustri manufaktur sebanyak 20.000 orang, maka

RPP Loh Jinawi = 400.00018.000 = 50

RPP Gemah Ripah = 500.000/20.000 = 25

Angka RPP di atas menunjukkan bahwa pada setiap daerah jumlah masyarakat yang dilayani oleh pekerja di sektor tertentu berbeda-beda.

F. KAPASITAS PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

Informasi tentang kondisi perekonomian tidak cukup sebagai indikator kemampuan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena, analisis tentang profil kelembagaan masyarakat juga perlu ditambahkan.

Untuk menilai kapasitas suatu masyarakat dalam suatu daerah dalam upaya untuk pembangunan sosial ekonomi terpadu dalam jangka panjang, diperlukan informasi-informasi tentang sistem kelembagaan di daerah sebagai berikut:

· Lembaga-lembaga MasyarakatMisalnya: organisasi-organisasi keagamaan, organ isasi-organisasi sosial, kelompok-kelornpok masyarakat, clan sebagainya.

· Struktur Ekonomi. Organisasi-organisasi dengan fokus daerah, misalnya: Kadinda, asosiasi-asosiasi kelompok usaha, organisasi pekerja(serikat pekerja), perusahaan-perusahaan yang berada di daerah tersebut, lembaga-lembaga pembangunan pemerintah, dan sebagainya.

· Lembaga-lembaga Politik. Pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dam semua jajarannya harus mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menjadi partisipan yang penuh dalam proses pembangunan daerah.

· Lembaga-lembaga Keuangan. Misalnya: Bank, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan di daerah tersebut, lembaga-lembaga modalventura (venture capital), lembaga-lembaga yang membantu pengembangan industri dan pengusaha kecil, clan sebagainya.

· Lembaga-lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan, terutama pendidikan tinggi, merupakan sumberdaya utama dalam pembangunan ekonomi. Lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan akan mampu menyediakan sumberdaya manusia yang terlatih dan keahlian-keahlian di bidang penelitian dan pengembangan bagi program pembangunan ekonomi.

Dalam pembahasan ekonomi, hubungan yang sinkron antara lembaga-lembaga di atas sama pentingnya dengan keberadaannya. Hubungan kerjayang baik antara lembaga-lembaga tersebut sangat diperlukan karena masing-masing mempunyai peranan dalam proses pembangunan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja di daerah.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah akan memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang telah dicapai pada tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 serta prospek perekonomian daerah pada tahun 2014 berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak serta memperhatikan kondisi ekonomi global, nasional dan regional, maka prioritas pembangunan perekonomian Kabupaten Lebak diarahkan pada beberapa sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB, yaitu sektor pertanian, Perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Selain itu pembangunan perekonomian juga diarahkan kepada sektor KUKM yang memiliki prospek baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi. Sedangkan sektor lainnya berperan sebagai pendukung.

Secara umum kebijakan ekonomi daerah tahun 2014 , akan tetap diarahkan untuk:

1.Melanjutkan upaya peningkatan kualitas dan pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah – masalah sosial mendasar;

2.Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan sekaligus mendorong potensi ekonomi perdesaan;

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi.

Sedangkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi akan lebih menitikberatkan pada peningkatan investasi di sektor swasta / masyarakat melalui langkah – langkah strategis seperti menjaga iklim yang kondusif dalam berinvestasi, menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2012 sebesar 6,69% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2011 yang tumbuh sebesar 6,44%. Pertumbuhan ekonomi ini diiringi dengan penurunan inflasi dari 5,01% di tahun 2010 menjadi 3,90% di tahun 2011. Di sisi lain tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lebak tahun 2011 sebesar 13,35% lebih tinggi daripada tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 6,56%.

Kondisi ekonomi daerah tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator makro di bawah ini:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator kemajuan perekonomian daerah. Pada tahun 2012, LPE Kabupaten Lebak sebesar 6,69% berada di atas LPE Provinsi sebesar 6,5%. Tingginya LPE Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh pertumbuhan yang signifikan pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, LPE Kabupaten Lebak tetapmengalami peningkatan sebesar 3,88%. Pada tahun 2011, sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling dominan memberikan konstribusi

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak, disusul oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi berikutnya Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa-jasa.

Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia serta upaya Pemerintah Daerah yang terus melakukan perbaikan infrastruktur, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan investasi di Kabupaten Lebak. Sehingga pada tahun 2013 LPE diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi .......%. Perkembangan LPE Kabupaten Lebak dan LPE Banten dari tahun 2008 hingga tahun 2011 serta perkiraan tahun 2012 tercantum dalam grafik 3.1 di atas.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh perkembangan PDRB yang juga terus meningkat. Sehingga peningkatan PDRB berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, berkurangnya jumlah penduduk miskin, membaiknya ketahanan pangan masyarakat dan meningkatnya pendapatan per kapita.

Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp.8.460.023,06 juta, meningkat sebesar 8,83% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor pertania n sebesar 33,67%, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,44%.

Pada tahun 2012 diperkirakan PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku akan mencapai Rp. 9.109.031,01 juta atau meningkat sebesar 7,67% dari tahun sebelumnya dengan kontribusi paling dominan masih pada sektor pertanian,

perdagangan, hotel dan restoran. Gambaran perkembangan nilai PDRB Kabupaten Lebak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 serta perkiraaan tahun 2012 tampak pada grafik 3.2 di atas.

3. Kinerja Sektor Perekonomian Daerah

Kinerja perekonomian Kabupaten Lebak tahun 2011 tergambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, mengalami pertumbuhan menjadi 4.209.766 (juta) dari tahun 2010 yang sebesar 4.019.538 (juta). Sementara jika dilihat dari lapangan usaha, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif.

Sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi yakni sebesar 37,51%, berikutnya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,83% dan tertinggi ketiga adalah sektor jasa-jasa, sebesar 12,92%. Sedangkan paling kecil adalah sektor LGA (listrik, gas, dan air bersih) sebesar 0,40%. Sektor Industri Pengolahan sebesar 9,16%, Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,26%, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 4,34%, Bangunan dan Konstruksi sebesar 4,23%, Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,34%.

4. Pendapatan per-kapita (PDRB per kapita)

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten sejak tahun 2009 – 2011 meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Perkembangan nilai PDRB Per Kapita tahun 2009-2011 dan perkiraan tahun 2012 tercantum dalam grafik berikut ini :

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku masyarakat Kabupaten Lebak, dari tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar 5,74% dan ditargetkan pada tahun 2012 akan meningkat sebesar 10,21%. Kenaikan PDRB per kapita tahun 2011 diiringi oleh kenaikan tingkat inflasi sebesar 2,99% dari tahun 2010 sebesar 2,56% menjadi 5,55% di tahun 2011. Tingkat kenaikan inflasi tahun 2011 masih lebih rendah daripada tingkat kenaikan PDRB per kapita sehingga dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat diKabupaten Lebak.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2013 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate) sehingga harga-harga komoditas terus merangkak naik. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil di Kabupaten Lebak dalam melakukan persaingan di duniausaha. Persaingan ini tidak hanya dalam hal p roduk tapi juga menyangkut SDM. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kabupaten Lebak di tahun 2013.

Gambaran ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2013 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional. Perekonomian nasional dalam hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan global. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan tahun 2008, tanda -tanda pemulihan ekonomi dunia telah mulai terlihat sejak akhir 2009 hingga akhir 2011. Kondisi tersebut secara langsung ataupun tidak langsung akan turut mempengaruhi perekonomian Kabupaten Lebak. Sehingga diharapkan pada tahun 2013perekonomian Kabupaten Lebak diperkirakan akan lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 4,28%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jaminan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kaidah tersebut dapat dicapai lewat perumusan arah kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kapasitas fiskal daerah, serta tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan keuangan yang dimaksud h arus terintegrasi sehingga arah kebijakan di bidang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah akan selaras serta menjadi satu kesatuan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah dibangun lewat asumsi dasar perekonomian daerah serta mempertimbangkan kemampuan daerah sehingga nantinya akan menghasilkan kerangka pendanaan yang tepat untuk pembangunan daerah. Adapun asumsi dasar perekonomian daerah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk keperluan perumusan kebijakan keuangan daerah di bidang pendapatan daerah, maka trend pendapatan daerah dalam tujuh tahun terakhir dapat dijadikan rujukan bagi penentuan kemampuan daerah dalam hal pendanaan pembangunan daerah. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, pendapatan Kabupaten Lebak cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun tingkat ketergantungan akan pendanaan dari Pemerintah Pusat masih besar.

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah sejak tahun 2007hingga tahun 2012 terlihat bahwa total pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan, meskipun percepatannya sedikit menurun pada periode tahun 2008-2009 akibat krisis moneter global. Seiring dengan membaiknya perekonomian global maupun regional, pada tahun 2013Pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan target pendapatan sebesar1,395Triliun Rupiah lebih, mengingat pada tahun sebelumnya realisasi pendapatan daerah telah menembus angka 1,292 Triliun Rupiah lebih.

Dengan dukungan pemutakhiran database objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta perbaikan manajerial dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diperkirakan pada tahun 2014 pendapatan daerah Kabupaten Lebak akan mencapai 1, 417Triliun rupiah lebih atau meningkat 1,61% dari penetapan target pendapatan daerah di tahun 2013. Selengkapnya mengenai perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 20 11-2012dan target pendapatan daerah di tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Mengacu pada proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2014, maka arah kebijakan keuangan daerah di bidang pendapatan daerah di arahkan pada :

1. Peningkatanperan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah dengan dukungan database yang mutakhir.

2. Peningkatan pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Peningkatan koordinasi di bidang pendapatan daerah dengan SKPD pengelola pendapatan daerah, dan Pemerintah Pusat.

4. Peningkatan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah, khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Pelaksanaan alih kelola pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

6. Peningkatan kemampuan manajerial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

7. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkankesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

8. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitasdan efisiensi serta transparansi penggunaan anggaran, b elanja daerah tahun 2014dirumuskan dengan pendekatan kinerja (performance-based budgeting) yang berorientasipada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerjasetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok danfungsinya.

Merujuk pada kinerja belanja daerah dalam enam tahun terakhir yang selalu mamputerserap di atas 90% (sebagaimana terlihat pada gambar di atas), maka kebijakan belanjadaerah tahun 2014tetapdiarahkanuntukmendukungpencapaian target MDG’s dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Namun mengingat pendanaan yang relatif te rbatas, maka akan ditempuh upayapengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif melalui:

1. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)secara tepat waktu pula.

2. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunanberkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.

3. Pengalokasian anggaran urusan pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2014 dalam rangka pencapaian target indeks pendidikan .

4. Peningkatan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan guna meningkatkan kualitas danaksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan.

5. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secaraterukur dan terarah, yaitu:

a. Pemenuhan kenaikan gaji dan tunjangan pegawai (PNS) sebesar 5% (kebijakan pusat) dengan acress 0,5%;

b. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, internet, BBM, dan servis mobil);

c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

d. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/ kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak (committed budget).

6. Peningkatan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagipeningkatan kesejahteraan masyarakat.

7. Penggunaan anggaran yang terukur dan berbasis pada prioritas pembangunan daerahguna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lebak, serta target/sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014

8. Peningkatan efektifitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintah desa.

9. Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

10. Pengalokasian anggaran yang cermat dan tepat, serta peningkatan efektifitas, transparansi dan akuntabiltas Belanja Tidak Terduga terkait dengan penanganan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lebak.

Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan daerah, serta kecenderungan belanja tujuh tahun terakhir, diperkirakan belanja daerah pada tahun 2014 akan mencapai 1,491 Triliun Rupiah lebih dengan rincian 835,087 Miliar Rupiah lebih untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dan 656,677 Miliar Rupiah lebih untuk Belanja Langsung. Dari angka ini terlihat bahwa pendanaan riil untuk pembangunan hanya akan berkisar di angka 60 0 Miliar Rupiah mengingat sekitar 56 Miliar Rupiah akan digunakan untuk Program Administrasi Perkantoran yang merupakan kegiatan rutin operasional SKPD. Oleh karena itu, penentuan prioritas pembangunan akan memegang peran penting dalam keberhasilan pembangunan daerah di tahun 2014 nanti sehingga capaian kinerjanya akan mampu memenuhi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, di samping komponen pendapatan dan belanja daerah, jugamencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluarandaerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar daripenerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisalebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan daerah (DCD), penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan.Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebihperhitungan anggaran tahun berjalan.

Pada tahun 2014, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakanuntuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu diperkirakan berasal dari sisa penyerapan belanja (retensi dan efisiensi belanja) sebesar 10% dari belanja daerah di tahun 2013, dengan asumsi tidak akan terjadi pelampauan target pendapatan tahun 2013. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan dalam bentuk penyertaan modal kepada PDAM sebesar 1,5 Miliar rupiah.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

http://auliaardhian.blogspot.com/2010/10/pengertian-teori-lokasi-analisis-lokasi.html

http://harululu.wordpress.com/tag/teori-tempat-sentral/

MyBlog

Senin, 30 Desember 2013

Ekonomi Pembangunan : Pembangunan Daerah

2 komentar: